PERDAGANGAN inetrnasional Ringkasan

24 Mei 2008

Perdagangan internasional
Ø Sebab-sebab terjadinnya perdagangan internasional
1. Perbedaaan sumber daya alam
2. Perbedaaan sumber daya manusia
3. Perbedaan teknologi
4. Faktor kelangkaan
Ø Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional
1. Perbedaaan kemampuan berproduksi
2. Motif keuntungan dalam perdangangan
3. Persaingan pengusaha antar bangsa
4. Kesamaan selera terhadap suatu barang
Ø Manfaan Perdagangan internasional
1. Memperoleh barang yang tidak tersedia di dalam negeri
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
3. Meningkatkan effisiensi dan produktifitas
4. Memperluas daerah pemasaran
5. Transfer teknologi dan intelektual
Ø Keunggulan Absolut : Keunngulan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjual suatu barang. Menurut Adam Smith: Keunggulan yang terjadi karena pembagian kerja internasional dan spesialisasi produksi sehingga menghasilkan barang dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan negara lain
Ø Keunggulan komparatif : adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain.
Ø Tarif atau bea masuk : adalah bea yang dikenakan terhadap suatu produk luar negeri (impor) dengan tujua melindungi produsen dalam negeri
Contoh :
1. Tariff barrier :
– Tarif rendah : s/d 5% dikenakan untuk kebutuhan pokok
– Tarif sedang ; 5% – 20% dikenakan untuk barang setengan jadi
– Tarif tinggi ; > 20% dikenakan untuk barang mewah bukan kebutuhan pokok
2. Nontariff barrier
– Pembatasan spesifik : larangan impor secara mutlak
– Peraturan bea cukai : prosedur impor produk tertentu; kurs yang dipakai
– Campur tangan pemerintah : subsidi dan insentif ekspor
Ø Kuota : pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor
– Kuota Absolut : batasan tertentu dalam waktu tertentu untuk barang tertentu
– Tariff rate qouta : batasan barang tertentu yang boleh masuk dengan tarif yang diturunkan selam waktu tertentu
Ø Larangan ekspor : Kebijakan suatu negara yang melarang sama sekali ekspor komoditas produk tertentu ke negara lain
Ø Larangan Impor : kebijakan perdagangan internasional yang melarang sama sekali impor komoditas produk tertentu ke negara lain
Ø Subsidi ; kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri.
Ø Premi : adalah penambahan dana (dalam bentuk tunai) kepada produsen yang berhasil mencapai target produk terntentu (kualitas/kuantias) yang ditentukan pemerintah
Ø Diskrminasi harga : Penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih terhadap barang yang sama
Ø Dumping : Kebijakan diskriminasi internasional yang dilakukan dengan menjual komoditas tertentu dengan harga yang lebih murah diluar negeri
– Persistent dumping : monopoli komoditas di pasar domestik
– Predatory dumping : Menjual harga lebih murah dengan tujuan mengalahkan pesaing (sementara)
– Sporadic dimping : menjual barang dengan harga yang lebih murah secara sporadis karena adanya surplus produksi di dalam negeri
Ø Fungsi Devisa
– Alat pembayaran antar negara
– alat tukar internasional
– Cadangan Moneter
– Mengukur kekayaan
– Penimbun kekayaan
Ø Nilai Tukar Valas
– Kurs Jual : Kurs valas yang digunakan jika bank atau Money Changer menjual valas kepada nasabah
– Kurs beli : Kurs valas yang digunakan jika bank atau Money Changer membeli valas kepada nasabah

JENIS JENIS UANG

6 Mei 2008

A. Uang Kartal

Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam.

Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas.

Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki Bank Indonesia tersebut disebut hak oktroi.

Jenis Uang Kartal Menurut Lembaga Yang Mengeluarkannya

Menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank.

1. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri :

Dikeluarkan oleh pemerintah

Dijamin dengan undang-undang

Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya

Ditanda tangani oleh mentri keuangan

Namun, sejak berlakunya Undang-undang No. 13/1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank.

2. Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang kertas, Ciri-cirinya sebagai berikut.

Dikeluarkan oleh Bank Sentral

Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral

Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia)

Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

3. Jenis Uang Kartal Menurut Bahan Pembuatnya

1) Uang logam

a. Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efesien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.

Uang logam memiliki tiga macam nilai.

Nilai Intrinsik yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Menurut sejarah, uang emas dan perak pernah dipakai sebagai uang. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai bahan uang antara lain :

1. Tahan lama dan tidak mudah rusak (Durability)

2. Digemari oleh umum atau sebagian besar masyarakat (Acceptability)

3. Nilainya tinggi dan jumlahnya terbatas (Scarcity)

4. Nilainya tetap sekalipun dipecah menjadi bagian-bagian kecil (Divisibility)

Sekalipun emas dan perak sudah memenuhi syarat-syarat uang, namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena beberapa alasan, yaitu

1. Jumlahnya sangat langka sehingga sulit didapatkan dalam jumlah besar.

2. Kadar emas disetiap daerah berbeda-beda menyebabkan persediaan emas tidak sama.

3. Nilainya tidak dapat diukur dengan tepat.

4. Uang emas semakin hilang dari peredaran, biasanya karena banyak yang dilebur atau dijadikan perhiasan.

Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).

Nilai Tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

2) Uang kertas

1. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

2. Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2(dua) macam uang kertas :

Uang Kertas Negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani mentri keuangan.

Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral,

3. Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di antaranya :

Penghematan terhadap pemakaian logam mulia

Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam.

Peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah diseusaikan dengan kebutuhan akan uang

Mempermudah pengiriman dalam jumlah besar.

B. Uang Giral

1. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia.

Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran.

Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer.

Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

2. Terjadinya uang giral

Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut.

1) Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor ,penyetor menerima buku cek dan buku biro gilyet. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut primary deposit.

2) Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut derivative deposit.

3) Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan loan deposit.

Keuntungan menggunakan uang giral

Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang

Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek/bilyet giro)

Lebih aman karena resiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilapokan ke bank yang mengeluarkan cek/bilyet giro dengan cara pemblokiran.

Bentuk-Bentuk Uang Disertai Arti Definisi / Pengertian

A. Uang Kuasi

Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran.

Bentuk Dan Macam/Jenis Uang – Kartal, Giral, Kuasi, Fiat, Komoditas Dan Hampir Likuid Sempurna

B. Uang Fiat / Uang Token

Uang fiat adalah uang yang nilai nominalnya jauh lebih tinggi daripada bahan pembuat uang tersebut. Uang tersebut menjadi berharga karena pemerintah dan masyarakat telah sepakat untuk menerima uang tersebut dengan nilai tertentu. Contoh : uang Rp. 50.000,- biaya produksinya mungkin tidak sampai Rp. 20.000 perlembarnya, namun lembaran uang tersebut memiliki nilai sama dengan emas senilai Rp. 50.000,-.

C. Uang Komoditas

Uang Komoditas adalah uang yang nilai bahan pembuatnya / komoditas bahan sama dengan nilai nominal uang tersebut. Contoh : Jaman dulu perunggu, perak dan emas dijadikan sebagai alat tukar transaksi ekonomi yang nilainya berbeda-beda satu sama lain di mana emas lebih tinggi dari perak dan perak lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perunggu.

D. Uang Hampir Likuid Sempurna

Uang hampir likuid sempurna adalah suatu aset yang dapat dijadikan sebagai uang namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerima sebagai alat pembayaran karena harus ditukarkan lebih dulu dengan uang likuid (uang fiat dan komoditas) jika ingin digunakan pada seluruh pelaku ekonomi. Contohnya seperti cek yang dapat dipakai di beberapa tempat sebagai alat pembayaran yang dapat dicairkan menjadi uang sungguhan.

Jawaban UM UGM 2008

24 April 2008

Silakah lihat jawaban dan pembahasan di um-ugm1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

24 April 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

A. Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN

  1. Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

  1. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Struktur APBN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah: Pendapatan Negara dan Hibah

  1. Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:

a. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas

1. Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

2. Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:

1. Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)

2. Bagian Laba BUMN

3. PNBP lainnya

  1. Hibah

C. Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

  1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.

  1. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus
  4. Dana Otonomi Khusus.

D. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

  1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
  2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

E. Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

  1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
  2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
  3. Inflasi (%)
  4. Nilai tukar rupiah per USD
  5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
  6. Harga minyak indonesia (USD/barel)
  7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

F. Teori mengenai APBN

1. Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2. Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

1. Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

3. Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

3. Penajaman prioritas pembangunan

4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara